Target Ekonomi Indonesia Tumbuh 6% pada 2027 Dinilai Terlalu Agresif

Jakarta — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Presiden Prabowo Subianto memasukkan angka tersebut dalam asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 bersama target inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen. Pemerintah optimistis sejumlah mesin pertumbuhan baru dapat membawa ekonomi menuju level tersebut. Namun, ekonom menilai target 6 persen cukup agresif karena Indonesia membutuhkan akselerasi yang kuat dari kondisi saat ini. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, sedangkan pertumbuhan sepanjang semester I mencapai 5,45 persen. Artinya, Indonesia perlu meningkatkan laju pertumbuhan secara signifikan untuk mencapai target tahun depan.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mengejar target tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut enam mesin pertumbuhan baru yang akan mendapat dorongan, yaitu hilirisasi, swasembada energi melalui implementasi B50, pengembangan bullion, ekspor sumber daya alam, digitalisasi, dan pengembangan kawasan industri. Strategi tersebut menunjukkan pemerintah ingin memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada realisasi investasi, kekuatan sektor swasta, penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, serta kemampuan industri meningkatkan nilai tambah. Karena itu, target pertumbuhan 6 persen tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah. Indonesia membutuhkan kontribusi yang lebih besar dari sektor produktif.

Ekonomi Harus Melompat dari Kisaran Pertumbuhan Saat Ini

Tantangan pertama terlihat dari posisi ekonomi Indonesia saat ini. BPS mencatat pertumbuhan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan. Angka tersebut melambat dibandingkan kuartal I yang menurut ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mencapai 5,61 persen. Meski demikian, ekonomi sepanjang semester I masih tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PDB Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai Rp6.552,1 triliun berdasarkan harga berlaku. Data tersebut menunjukkan ekonomi tetap tumbuh cukup kuat, tetapi target 6 persen membutuhkan tambahan momentum. Yusuf menilai target tersebut cukup berat karena pertumbuhan dua kuartal terakhir belum menunjukkan tren akselerasi yang konsisten.

Perbedaan beberapa desimal terlihat kecil, tetapi dalam skala ekonomi Indonesia peningkatan dari sekitar 5 persen menuju 6 persen membutuhkan tambahan aktivitas ekonomi yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong konsumsi, investasi, ekspor, manufaktur, dan produktivitas secara bersamaan. Pertumbuhan juga perlu berlangsung sepanjang tahun, bukan hanya melonjak pada satu kuartal karena stimulus atau faktor musiman. Karena itu, investasi swasta menjadi salah satu faktor penting. Ketika perusahaan membangun pabrik, membeli mesin, memperluas produksi, dan merekrut pekerja, dampaknya dapat menyebar ke berbagai sektor. Sebaliknya, apabila perusahaan memilih menahan ekspansi karena ketidakpastian global atau lemahnya permintaan, pemerintah akan menghadapi tantangan lebih besar untuk mengejar pertumbuhan 6 persen.

Pemerintah Siapkan Enam Mesin Pertumbuhan Baru

Pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kecepatan ekonomi. Hilirisasi tetap menjadi salah satu andalan karena Indonesia ingin memperoleh nilai tambah lebih besar dari sumber daya alam. Pemerintah tidak ingin Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga membangun industri pengolahan dan manufaktur. Selain hilirisasi, implementasi biodiesel B50 masuk dalam strategi swasembada energi. Pemerintah juga ingin mengembangkan bisnis bullion, memperkuat ekspor sumber daya alam, mempercepat digitalisasi, serta memperluas kawasan industri. Enam sektor tersebut diharapkan menciptakan investasi, pekerjaan, ekspor, dan aktivitas ekonomi baru.

Pemerintah juga mulai melihat teknologi sebagai sumber pertumbuhan berikutnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan sebagai sektor strategis yang memiliki potensi besar. Pada semester I 2026, investasi tetap menunjukkan penguatan, sementara kredit perbankan tumbuh 12,67 persen secara tahunan. Kredit investasi bahkan tumbuh 24,9 persen. Data tersebut memberikan modal awal yang cukup positif. Namun, pertumbuhan kredit harus benar-benar berubah menjadi ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas produksi. Indonesia juga perlu memastikan investasi masuk ke sektor yang menghasilkan produktivitas tinggi. Dengan demikian, investasi tidak hanya meningkatkan angka nominal, tetapi juga memperbesar kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah.

Belanja Negara Rp4.097 Triliun Harus Lebih Produktif

APBN akan memainkan peran penting dalam strategi pertumbuhan 2027. Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun. Pemerintah merencanakan pembiayaan Rp671,2 triliun dengan defisit sekitar 2,40 persen terhadap PDB. Besarnya belanja memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga konsumsi, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjalankan berbagai program prioritas. Namun, efektivitas penggunaan anggaran akan menentukan seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya besarnya belanja negara. Pemerintah harus memastikan setiap pengeluaran mampu mendorong aktivitas ekonomi. Jika penyerapan berjalan lambat atau anggaran masuk ke kegiatan yang memiliki dampak produktif rendah, target pertumbuhan 6 persen akan semakin sulit tercapai. Karena itu, kualitas belanja menjadi sangat penting. Infrastruktur yang memperlancar logistik, pendidikan yang meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta program yang memperkuat produktivitas dapat memberikan efek jangka panjang. Pemerintah juga harus menjaga disiplin fiskal agar peningkatan belanja tidak menciptakan tekanan baru terhadap pembiayaan dan stabilitas ekonomi.

Daya Beli dan Investasi Swasta Menjadi Penentu

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin penting karena memiliki porsi besar dalam struktur PDB Indonesia. Ketika pendapatan masyarakat meningkat dan konsumen merasa yakin terhadap kondisi ekonomi, permintaan barang serta jasa ikut naik. Perusahaan kemudian memperoleh alasan untuk meningkatkan produksi dan melakukan ekspansi. Sebaliknya, tekanan terhadap daya beli dapat membuat masyarakat mengurangi konsumsi sehingga perusahaan menahan investasi. Pemerintah karena itu perlu menjaga inflasi sekaligus menciptakan pekerjaan produktif. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan inflasi tetap berada di sekitar 2,5 persen. Stabilitas harga akan membantu menjaga kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi.

Investasi swasta juga harus mengambil peran lebih besar. APBN memiliki keterbatasan sehingga pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan. Dunia usaha perlu meningkatkan kapasitas produksi dan membawa modal baru ke sektor industri. Pemerintah dapat mendorong proses tersebut melalui kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, infrastruktur, energi yang kompetitif, serta kebijakan yang konsisten. Pengembangan kawasan industri seperti Kendal dan Batang menunjukkan permintaan investasi masih tersedia. Namun, Indonesia harus terus bersaing dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara Asia lainnya dalam menarik perusahaan global. Jika investasi swasta mampu tumbuh lebih cepat dan masuk ke sektor produktif, target 6 persen menjadi lebih realistis.

Pertumbuhan 6 Persen Harus Terasa hingga Lapangan Kerja

Pemerintah tidak hanya menetapkan target PDB dalam RAPBN 2027. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen dari target 6,5–7,5 persen pada 2026. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30–4,87 persen. Pemerintah juga ingin memperbaiki rasio gini menjadi 0,362–0,367 sekaligus meningkatkan Indeks Modal Manusia menjadi 0,575. Target tersebut menunjukkan pemerintah ingin menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah juga menekankan bahwa pertumbuhan 6 persen harus bersifat inklusif dan memberikan manfaat nyata. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengejar angka makro. Sektor riil perlu bergerak dan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja formal dalam jumlah besar. Pandangan tersebut penting karena pertumbuhan tinggi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila hanya berasal dari beberapa sektor padat modal. Indonesia membutuhkan industri yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas. Hilirisasi, manufaktur, ekonomi digital, pariwisata, pertanian modern, dan UMKM dapat memainkan peranan berbeda dalam proses tersebut. Semakin banyak masyarakat memperoleh pekerjaan produktif, semakin besar pula dampak pertumbuhan terhadap konsumsi dan kesejahteraan.

Target 6 Persen Agresif, tetapi Bukan Mustahil

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 memang terlihat agresif jika dibandingkan dengan kecepatan ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan dari kisaran sekitar 5 persen menuju level yang lebih tinggi dalam waktu relatif singkat. Risiko global juga belum hilang. Geopolitik, proteksionisme, perubahan kebijakan perdagangan, harga komoditas, serta perkembangan teknologi dapat memengaruhi ekspor dan investasi. Di dalam negeri, pemerintah harus menjaga daya beli, inflasi, stabilitas rupiah, investasi, dan penciptaan pekerjaan secara bersamaan. Karena itu, target 6 persen membutuhkan lebih dari sekadar stimulus fiskal.

Namun, angka tersebut juga bukan target yang mustahil. Indonesia memiliki pasar domestik besar, sumber daya alam melimpah, basis manufaktur, pertumbuhan investasi, dan peluang dari ekonomi digital. Pemerintah juga mulai memperluas strategi pertumbuhan melalui hilirisasi, energi, kawasan industri, semikonduktor, dan AI. Tantangan utamanya adalah memastikan semua mesin tersebut bergerak secara bersamaan. Jika investasi swasta meningkat, produktivitas membaik, industri memperbesar nilai tambah, dan konsumsi masyarakat tetap kuat, ekonomi dapat bergerak lebih cepat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan tetap terlalu bergantung pada belanja pemerintah dan konsumsi, target 6 persen akan sulit dicapai. Tahun 2027 akhirnya akan menjadi ujian apakah Indonesia mampu keluar dari pola pertumbuhan sekitar 5 persen dan memasuki fase pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus lebih berkualitas.