Pemerintah Siapkan Pelatihan untuk Fresh Graduate hingga Korban PHK

Jakarta — Pemerintah memperluas program peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan menyasar berbagai kelompok, mulai dari fresh graduate, lulusan SMK, hingga pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Pemerintah menilai perubahan teknologi dan kebutuhan industri berlangsung semakin cepat sehingga tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang relevan dengan pasar. Salah satu program utama menyasar sekitar 120 ribu hingga 150 ribu lulusan baru melalui skema pemagangan selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp4,14 triliun untuk mendukung pembayaran upah peserta selama menjalani program tersebut. Selain memberikan pengalaman kerja, program ini bertujuan memperkecil kesenjangan antara kemampuan lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan perusahaan.

Pemerintah juga menyiapkan program vokasi bagi 220 ribu lulusan SMK dengan dukungan anggaran Rp2,12 triliun. Sementara itu, pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK akan mendapatkan kesempatan mengikuti retraining atau pelatihan ulang. Pemerintah ingin membantu mereka memperoleh keterampilan baru agar dapat kembali masuk ke pasar kerja, baik di Indonesia maupun luar negeri. Program tersebut menjadi semakin relevan ketika teknologi seperti kecerdasan artifisial atau AI mulai mengubah berbagai pekerjaan. Airlangga menyebut AI sebagai salah satu perubahan besar setelah era Industri 4.0. Pemerintah karena itu tidak hanya berusaha menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja agar mampu mengikuti transformasi industri yang sedang berlangsung.

Fresh Graduate Bisa Magang Enam Bulan di Industri

Program pemagangan menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja. Airlangga menjelaskan pemerintah mendorong pemagangan bagi sekitar 120 ribu hingga 150 ribu fresh graduate. Peserta akan bekerja di industri selama enam bulan dan memperoleh dukungan pembayaran upah dari pemerintah. Pemerintah menyediakan anggaran sekitar Rp4,14 triliun untuk menjalankan program tersebut. Skema ini dapat membantu lulusan baru menghadapi salah satu persoalan klasik ketika memasuki pasar kerja. Banyak perusahaan mencari kandidat yang sudah memiliki pengalaman, sementara lulusan baru belum mendapatkan kesempatan untuk membangun pengalaman tersebut. Program magang berusaha menciptakan jembatan antara pendidikan dan dunia profesional.

Pemerintah sebenarnya sudah menjalankan Program Magang Nasional pada 2026. Kemenko Perekonomian memulai Batch I pada Agustus dan menerima 101 fresh graduate untuk mempelajari kebijakan publik secara langsung. Airlangga mengatakan evaluasi program 2025 menunjukkan sekitar 84 persen peserta merasa puas dengan pengalaman yang mereka peroleh. Pemerintah berharap program yang lebih besar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, penyelesaian masalah, kerja sama tim, integritas, dan kemampuan beradaptasi. Perusahaan juga memperoleh kesempatan melihat kemampuan peserta secara langsung. Jika terjadi kecocokan, pengalaman magang dapat membuka jalan menuju pekerjaan tetap. Namun, pemerintah perlu memastikan peserta tidak hanya mengerjakan tugas administratif sederhana. Mereka membutuhkan pengalaman nyata yang dapat meningkatkan kompetensi dan nilai mereka ketika kembali mencari pekerjaan.

Program Vokasi Sasar 220 Ribu Lulusan SMK dan Korban PHK

Selain lulusan perguruan tinggi, pemerintah menempatkan lulusan SMK sebagai kelompok penting dalam strategi ketenagakerjaan. Pemerintah menyiapkan program vokasi untuk 220 ribu lulusan SMK dengan anggaran sekitar Rp2,12 triliun. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia industri. Pemerintah ingin memperkuat konsep link and match sehingga keterampilan yang peserta pelajari sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pendekatan ini penting karena pendidikan vokasi seharusnya menghasilkan tenaga kerja yang dapat langsung beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Program vokasi pemerintah sebenarnya telah berjalan sejak awal 2026. Pada Maret, pemerintah membuka Pelatihan Vokasi Nasional yang menyediakan pelatihan gratis melalui berbagai balai pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta memperoleh pelatihan, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan, hingga sertifikat kompetensi BNSP sesuai program yang mereka ikuti. Pemerintah kemudian memperluas target program pada semester berikutnya. Dengan skala ratusan ribu peserta, tantangan utamanya bukan hanya jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Pemerintah harus memastikan materi pelatihan benar-benar mengikuti kebutuhan industri sehingga sertifikat yang peserta peroleh memiliki nilai ketika mereka mencari pekerjaan.

Korban PHK Mendapat Kesempatan Mengikuti Retraining

Pekerja terdampak PHK menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan lulusan baru. Mereka umumnya sudah memiliki pengalaman, tetapi keterampilan yang dimiliki belum tentu sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Karena itu, pemerintah menyiapkan program retraining untuk memperbarui kemampuan pekerja agar dapat kembali memenuhi kebutuhan perusahaan. Airlangga menjelaskan program tersebut dapat membantu pekerja mendapatkan peluang kerja di dalam negeri maupun membuka jalan menuju pasar tenaga kerja luar negeri. Kebijakan ini dapat menjadi penting ketika perubahan teknologi membuat sejumlah jenis pekerjaan berkurang sementara profesi baru muncul.

Rencana pemerintah sebelumnya memberikan gambaran lebih spesifik mengenai skala program. Dalam paket stimulus semester II 2026, pemerintah menyiapkan pelatihan vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan SMK sekaligus 50 ribu pekerja terdampak PHK, dengan estimasi anggaran Rp2,12 triliun. Pelatihan ulang dapat membantu pekerja berpindah dari sektor yang mengalami penurunan menuju sektor yang membutuhkan tenaga baru. Namun, efektivitasnya bergantung pada pemetaan kebutuhan industri. Pemerintah perlu mengetahui sektor mana yang sedang membuka pekerjaan, kemampuan apa yang perusahaan cari, serta daerah mana yang membutuhkan tenaga kerja. Tanpa pemetaan tersebut, pelatihan berisiko menghasilkan keterampilan yang kembali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

AI Mulai Mengubah Kebutuhan Tenaga Kerja

Perkembangan AI menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja. Airlangga menyebut AI sebagai salah satu revolusi industri berikutnya setelah Industri 4.0 dan melihat teknologi tersebut sebagai game changer bagi berbagai sektor. AI dapat membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, menganalisis data, mengotomatisasi pekerjaan rutin, dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, teknologi tersebut juga dapat mengubah kebutuhan tenaga kerja. Pekerjaan yang memiliki banyak tugas berulang menghadapi kemungkinan otomatisasi lebih besar, sedangkan permintaan terhadap pekerja dengan kemampuan teknologi, analisis, kreativitas, dan pemecahan masalah dapat meningkat.

Perubahan tersebut membuat konsep belajar satu kali kemudian menggunakan kemampuan yang sama selama puluhan tahun semakin sulit dipertahankan. Tenaga kerja membutuhkan proses upskilling dan reskilling secara berkala. Lulusan baru juga harus memahami bahwa gelar pendidikan saja belum tentu cukup untuk menghadapi perubahan industri. Kemampuan menggunakan teknologi, komunikasi, kolaborasi, dan adaptasi akan semakin menentukan daya saing. Pemerintah dapat membantu melalui pelatihan, tetapi perguruan tinggi dan perusahaan juga memiliki peranan besar. Kurikulum perlu mengikuti perkembangan industri, sementara perusahaan dapat memberikan informasi mengenai kemampuan yang mereka butuhkan. Kolaborasi tersebut dapat memperkecil kesenjangan antara pendidikan dan pekerjaan.

Indonesia Siapkan 15 Ribu Talenta untuk Ekosistem Semikonduktor

Pemerintah tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja untuk industri yang sudah berkembang. Indonesia mulai membangun kemampuan untuk memasuki sektor teknologi yang memiliki nilai tambah tinggi. Salah satunya adalah industri semikonduktor. Pemerintah bekerja sama dengan Arm, perusahaan global yang bergerak dalam desain dan teknologi semikonduktor. Airlangga mengatakan Indonesia menargetkan 15 ribu peserta mengikuti pelatihan agar dapat masuk ke dalam ekosistem tersebut. Indonesia menjadi mitra Arm pada tahap ketiga pengembangan ekosistem setelah Korea Selatan dan Malaysia.

Pengembangan talenta semikonduktor memiliki arti strategis karena industri chip menjadi fondasi berbagai teknologi modern, mulai dari telepon pintar, kendaraan listrik, pusat data, perangkat industri hingga AI. Indonesia memiliki peluang masuk lebih dalam ke rantai nilai tersebut jika mampu menyediakan tenaga kerja dengan kemampuan teknis yang sesuai. Namun, membangun ekosistem semikonduktor membutuhkan waktu panjang. Pemerintah perlu menghubungkan pendidikan, riset, investasi, perusahaan teknologi, dan industri manufaktur. Pelatihan 15 ribu peserta dapat menjadi salah satu titik awal. Jika program menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar memiliki kemampuan industri, Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya ketika perusahaan semikonduktor mencari lokasi investasi baru di Asia.

Pelatihan Harus Berujung pada Pekerjaan Nyata

Skala program yang pemerintah siapkan cukup besar. Sebanyak 120 ribu hingga 150 ribu fresh graduate menjadi sasaran pemagangan, 220 ribu lulusan SMK masuk dalam target vokasi, puluhan ribu pekerja terdampak PHK membutuhkan pelatihan ulang, dan 15 ribu peserta akan memperoleh kemampuan terkait ekosistem semikonduktor. Pemerintah juga menyediakan anggaran triliunan rupiah untuk menjalankan berbagai program tersebut. Namun, ukuran keberhasilan tidak seharusnya berhenti pada jumlah peserta atau besarnya anggaran. Hasil akhirnya harus terlihat dari berapa banyak peserta yang memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, berpindah ke pekerjaan yang lebih produktif, atau membangun usaha setelah menyelesaikan pelatihan.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menekankan pentingnya hubungan antara pendidikan dan dunia industri. Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya memberikan pengetahuan. Lulusan juga membutuhkan kompetensi yang relevan dengan perubahan kebutuhan perusahaan. Prinsip yang sama berlaku untuk program pemerintah. Materi pelatihan perlu mengikuti permintaan nyata pasar kerja dan pemerintah harus mengevaluasi hasil peserta setelah program selesai. Jika pendekatan tersebut berjalan konsisten, program magang, vokasi, dan retraining dapat menjadi jembatan menuju pekerjaan yang lebih produktif. Di tengah perkembangan AI dan transformasi industri, kemampuan tenaga kerja untuk terus belajar akhirnya menjadi salah satu faktor penting yang menentukan daya saing ekonomi Indonesia.