RUU Reforma Agraria Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Harapan Baru Akhiri Konflik Tanah di Indonesia?

Jakarta — Persoalan tanah masih menjadi masalah besar di Indonesia. Konflik antara masyarakat dan perusahaan terus muncul di berbagai daerah. Sengketa lahan perkebunan, wilayah masyarakat adat, hingga ketimpangan penguasaan tanah juga belum sepenuhnya selesai. Kini, muncul perkembangan baru yang membawa harapan bagi penyelesaian masalah tersebut. RUU Reforma Agraria masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Keputusan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memiliki aturan yang lebih kuat dalam menjalankan reforma agraria.

Masuknya RUU Reforma Agraria ke Prolegnas bukan sekadar penambahan agenda legislasi DPR. RUU tersebut berkaitan dengan persoalan yang jauh lebih luas. Negara perlu mengatur penguasaan tanah secara adil dan menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama. Selain itu, pemerintah perlu melindungi masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah. Namun, perjalanan RUU ini masih panjang. DPR dan pemerintah harus memastikan pembahasannya menghasilkan aturan yang benar-benar menjawab masalah agraria di lapangan.

RUU Reforma Agraria Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Dorongan untuk menghadirkan aturan khusus tentang reforma agraria sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menjadi salah satu pihak yang aktif mendorong agenda tersebut. KPA sebelumnya mengusulkan RUU Reforma Agraria agar masuk dalam agenda legislasi nasional. Pada 2026, perjuangan tersebut memasuki tahap baru setelah RUU Reforma Agraria masuk Prolegnas Prioritas 2026.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati perubahan tersebut dalam evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat berlangsung pada 24 Agustus 2026. RUU Reforma Agraria juga menjadi RUU inisiatif DPR. Perkembangan tersebut mendapat perhatian dari kelompok masyarakat sipil yang selama ini mendorong reforma agraria.

KPA menilai keberadaan undang-undang khusus dapat memperkuat pelaksanaan reforma agraria. Selama ini, kebijakan agraria sering bergantung pada program dan prioritas setiap pemerintahan. Undang-undang dapat memberikan dasar yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pergantian pemerintahan tidak seharusnya menghentikan agenda reforma agraria yang sudah berjalan.

Mengapa Reforma Agraria Penting bagi Indonesia?

Reforma agraria tidak hanya berbicara tentang pembagian sertifikat tanah. Konsep ini mencakup penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Tujuan utamanya adalah menciptakan struktur agraria yang lebih adil. Kebijakan tersebut juga memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebenarnya sudah mempunyai landasan hukum mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menjadi salah satu fondasinya. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Selain itu, TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 membahas Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Meski landasan hukum sudah tersedia, masalah agraria tetap terjadi. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan penguasaan tanah. Konflik juga dapat muncul ketika lahan masyarakat bersinggungan dengan konsesi perusahaan atau kawasan hutan. Proyek pembangunan dan perkebunan skala besar juga dapat memunculkan sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif.

Konflik Agraria Masih Menjadi Tantangan

Konflik pertanahan di Indonesia memiliki karakter yang kompleks. Beberapa sengketa bahkan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Masyarakat sering berhadapan dengan lebih dari satu pihak dalam sebuah konflik. Perusahaan, pemerintah daerah, kementerian, dan badan usaha milik negara dapat terlibat dalam persoalan yang sama. Perbedaan kewenangan antarinstansi kemudian membuat proses penyelesaian semakin rumit.

RUU Reforma Agraria memiliki peluang untuk memperjelas mekanisme penyelesaian konflik tersebut. Masyarakat membutuhkan jalur pengaduan yang jelas. Mereka juga perlu mengetahui lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa. Selanjutnya, pemerintah harus memiliki mekanisme verifikasi dan penyelesaian yang efektif. Kepastian seperti ini sangat penting agar konflik tidak terus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain.

DPR sebelumnya juga mengkaji gagasan mengenai badan pelaksana reforma agraria. Badan tersebut dapat memiliki fokus khusus dalam menangani konflik pertanahan komunal. Pemerintah juga membutuhkan inventarisasi konflik yang lebih baik. Data tersebut dapat membantu negara menentukan prioritas penyelesaian sengketa di berbagai daerah.

1,7 Juta Hektare Lahan Menjadi Sorotan

Besarnya persoalan agraria terlihat dari data yang dibawa kelompok masyarakat sipil. KPA bersama organisasi anggotanya telah menyerahkan usulan 865 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) kepada pimpinan DPR RI. Usulan tersebut melibatkan 135 organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat. Total luas wilayah yang mereka usulkan mencapai sekitar 1,7 juta hektare.

Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan reforma agraria di Indonesia. Di balik jutaan hektare lahan itu terdapat masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya agraria. Petani membutuhkan tanah untuk menghasilkan pangan dan pendapatan. Masyarakat adat juga membutuhkan kepastian atas wilayah yang mereka kelola secara turun-temurun. Sementara itu, masyarakat pesisir membutuhkan akses terhadap wilayah yang menopang kehidupan mereka.

Kepastian tanah juga dapat memberikan dampak ekonomi. Petani yang memiliki kepastian terhadap lahannya bisa membuat rencana usaha jangka panjang. Mereka dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki kebun, atau mengembangkan usaha pertanian. Sebaliknya, sengketa berkepanjangan dapat menghambat kegiatan ekonomi. Masyarakat akan menghadapi risiko ketika ingin melakukan investasi pada lahan yang statusnya belum pasti.

Reforma Agraria Bukan Sekadar Membagikan Tanah

Pembahasan RUU Reforma Agraria juga perlu melihat persoalan setelah redistribusi tanah. Memberikan lahan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari reforma agraria. Namun, kebijakan tersebut tidak akan maksimal tanpa dukungan lain. Masyarakat juga membutuhkan modal, infrastruktur, akses pasar, teknologi, dan pendampingan.

Karena itu, reforma agraria perlu menggabungkan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset berfokus pada struktur penguasaan serta kepemilikan tanah. Sementara itu, penataan akses membantu masyarakat memanfaatkan tanah secara produktif. Kedua bagian tersebut harus berjalan bersama agar reforma agraria dapat meningkatkan kesejahteraan.

Sebagai contoh, seorang petani dapat memperoleh lahan melalui program redistribusi. Namun, lahan tersebut belum tentu langsung meningkatkan pendapatannya. Petani masih membutuhkan akses jalan, pupuk, modal, teknologi, dan pasar untuk menjual hasil pertanian. Tanpa dukungan tersebut, manfaat ekonomi dari redistribusi tanah dapat menjadi terbatas.

Harapan bagi Petani dan Masyarakat Adat

Petani menjadi salah satu kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap RUU Reforma Agraria. Kepastian lahan sangat penting karena tanah menjadi bagian utama dari kegiatan produksi mereka. Petani penggarap juga membutuhkan perlindungan ketika menghadapi konflik dengan pihak lain.

Masyarakat adat memiliki kepentingan yang tidak kalah besar. Banyak komunitas telah mengelola wilayah secara turun-temurun. Namun, persoalan pengakuan wilayah masih dapat memicu konflik. Aturan yang jelas dapat membantu memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat tersebut.

Selain petani dan masyarakat adat, nelayan serta masyarakat pesisir juga perlu mendapat perhatian. Reforma agraria memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar tanah pertanian. Pengelolaan sumber daya agraria juga berkaitan dengan ruang hidup masyarakat di berbagai wilayah.

Partisipasi Publik Menjadi Kunci

DPR perlu membuka ruang partisipasi yang luas selama pembahasan RUU Reforma Agraria. Masyarakat yang mengalami konflik memiliki pengalaman langsung mengenai persoalan di lapangan. Pengalaman tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kelemahan kebijakan yang selama ini berjalan.

Akademisi, organisasi masyarakat sipil, petani, masyarakat adat, dan pelaku usaha juga dapat memberikan masukan. Pemerintah kemudian dapat menggunakan berbagai pandangan tersebut untuk mencari titik keseimbangan. Proses ini penting karena persoalan agraria memiliki hubungan dengan banyak kepentingan.

Partisipasi publik juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap proses legislasi. Masyarakat perlu mengetahui arah kebijakan yang sedang DPR bahas. Transparansi dapat mencegah munculnya aturan yang sulit diterapkan setelah pengesahan.

Jangan Berhenti di Prolegnas

Masuknya RUU Reforma Agraria dalam Prolegnas Prioritas 2026 memang menjadi perkembangan penting. Namun, status prioritas belum menjamin RUU tersebut akan segera menjadi undang-undang. DPR masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum pengesahan.

Tahapan tersebut membutuhkan pembahasan substansi secara mendalam. DPR dan pemerintah juga perlu mendengar aspirasi masyarakat. Selanjutnya, kedua pihak harus menyepakati berbagai ketentuan penting dalam rancangan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu karena reforma agraria menyentuh banyak kepentingan.

Pengawasan publik karena itu menjadi penting. Masyarakat perlu memastikan pembahasan tidak kehilangan momentum. Indonesia telah membicarakan reforma agraria selama bertahun-tahun. Berbagai pemerintahan juga pernah menjalankan program pertanahan dengan pendekatan yang berbeda.

Kehadiran undang-undang khusus dapat memberikan kepastian yang lebih kuat. Reforma agraria tidak lagi hanya bergantung pada program pemerintahan tertentu. Sebaliknya, negara memiliki landasan yang dapat terus berjalan meski terjadi pergantian pemerintahan.

RUU Reforma Agraria Membawa Harapan Baru

Masuknya RUU Reforma Agraria ke Prolegnas Prioritas 2026 membuka peluang besar bagi penyelesaian persoalan agraria di Indonesia. Namun, keberhasilan RUU tersebut tidak dapat dinilai hanya dari kecepatan proses pengesahan. Isi dan pelaksanaan aturan akan menjadi ukuran yang jauh lebih penting.

Undang-undang tersebut nantinya perlu memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Perlindungan bagi masyarakat juga harus menjadi perhatian. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan reforma agraria mampu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Tantangan berikutnya adalah memastikan redistribusi tanah memberikan manfaat ekonomi. Masyarakat tidak cukup hanya memperoleh lahan. Mereka membutuhkan dukungan agar mampu mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Perjalanan menuju tujuan tersebut masih panjang. Masuknya RUU Reforma Agraria ke Prolegnas Prioritas 2026 baru menjadi langkah awal. DPR, pemerintah, dan masyarakat kini memiliki kesempatan untuk membangun aturan yang lebih kuat. Jika proses tersebut berjalan dengan baik, Indonesia memiliki peluang untuk mempercepat penyelesaian konflik tanah sekaligus menciptakan struktur agraria yang lebih adil.