Singapura Pertimbangkan Batas Waktu Harian Media Sosial untuk Remaja

Batas waktu media sosial remaja menjadi salah satu kebijakan baru yang sedang Singapura pertimbangkan untuk melindungi pengguna muda dari penggunaan berlebihan. Pemerintah Singapura berencana memperkuat aturan bagi platform media sosial dan meminta perusahaan menyediakan pengalaman yang lebih aman untuk pengguna berusia 13 hingga 17 tahun. Menteri Digital Development and Information Josephine Teo mengatakan pemerintah mempertimbangkan batas penggunaan harian sebagai salah satu pilihan. Pemerintah juga menyoroti fitur seperti infinite scroll, autoplay, rekomendasi algoritma, serta pesan langsung dari orang asing. Menurut Teo, fitur-fitur tersebut dapat mendorong remaja terus menggunakan platform atau menghadapi interaksi yang tidak aman. Singapura belum menentukan berapa lama batas penggunaan harian yang akan berlaku. Pemerintah masih berdiskusi dengan platform, orang tua, remaja, dan kelompok lain sebelum menentukan bentuk aturan. Jika sebuah platform tidak dapat memenuhi perlindungan yang pemerintah minta, Singapura bahkan dapat menaikkan batas usia akses platform tersebut menjadi 18 tahun.

Batas Waktu Media Sosial Remaja Masuk Rencana Singapura

Josephine Teo menjelaskan rencana tersebut dalam wawancara dengan media pada 28 Agustus 2026. Pemerintah Singapura ingin membawa perubahan legislasi ke parlemen pada awal tahun depan. Aturan baru akan meminta platform melakukan pemeriksaan usia yang lebih kuat sekaligus memberikan perlindungan khusus kepada pengguna remaja. Pemerintah tidak ingin platform hanya mengetahui bahwa seseorang berusia di bawah 18 tahun. Platform juga perlu menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan usia tersebut.

Singapura sebelumnya sudah menetapkan usia minimum 13 tahun untuk menggunakan layanan media sosial. Pemerintah kini ingin platform menerapkan pemeriksaan usia yang kuat dan dapat diandalkan agar ketentuan tersebut benar-benar berjalan. Perdana Menteri Lawrence Wong menegaskan rencana itu dalam National Day Rally 2026. Pemerintah juga meminta platform menciptakan pengalaman daring yang aman bagi kelompok usia 13 hingga di bawah 18 tahun.

Namun, kelompok usia tersebut tidak akan mendapat akses yang sama dengan pengguna dewasa tanpa perlindungan tambahan. Pemerintah sedang menyusun pendekatan bertingkat berdasarkan usia. Anak di bawah 13 tahun akan menghadapi pembatasan akses terhadap layanan media sosial yang masuk kategori Designated Social Media Services. Sementara itu, pengguna berusia 13 hingga 17 tahun masih dapat menggunakan platform jika perusahaan menyediakan pengalaman yang sesuai dengan usia mereka.

Batas penggunaan harian menjadi salah satu mekanisme yang pemerintah pertimbangkan. Namun, Teo menegaskan pemerintah belum menentukan durasi tertentu. Artinya, Singapura belum menetapkan aturan seperti satu jam atau 40 menit per hari. Pemerintah masih mempelajari bentuk pembatasan yang efektif sebelum memasukkannya ke dalam persyaratan resmi.

Infinite Scroll dan Autoplay Jadi Perhatian Pemerintah

Pemerintah tidak hanya memperhatikan jumlah waktu yang remaja habiskan di media sosial. Singapura juga melihat bagaimana desain sebuah platform dapat membuat pengguna terus bertahan di aplikasi. Teo secara khusus menyebut autoplay, infinite scroll, dan algorithmic feeds sebagai fitur yang perlu mendapat perhatian.

Infinite scroll memungkinkan pengguna terus melihat konten tanpa mencapai halaman terakhir. Ketika seseorang menggulir layar, platform otomatis menampilkan konten berikutnya. Mekanisme tersebut menghilangkan titik alami yang biasanya membuat pengguna berhenti. Pemerintah Singapura ingin mencari cara untuk mengembalikan titik berhenti tersebut, terutama bagi pengguna muda.

Teo mengatakan gagasan mengenai batas waktu penggunaan sebuah platform muncul ketika pemerintah berdiskusi dengan berbagai kelompok. Batas tersebut dapat menciptakan titik berhenti setelah pengguna mencapai durasi tertentu. Remaja kemudian memiliki kesempatan untuk keluar dari aplikasi daripada terus menggulir konten tanpa batas.

Pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan autoplay. Platform dapat mematikan fitur tersebut secara otomatis untuk akun remaja sehingga video berikutnya tidak langsung berjalan. Pendekatan ini berbeda dengan larangan total. Remaja tetap dapat menggunakan media sosial, tetapi platform harus mengurangi desain yang mendorong penggunaan terus-menerus.

Singapura sebenarnya sudah mempelajari persoalan tersebut sejak beberapa bulan sebelumnya. Pada Mei 2026, MDDI mengatakan pemerintah meneliti fitur seperti pesan langsung dan autoplay karena keduanya dapat memicu interaksi yang tidak diinginkan atau penggunaan berlebihan pada anak dan remaja.

Pesan dari Orang Asing Juga Bisa Mendapat Pembatasan

Rencana batas waktu media sosial remaja hanya menjadi satu bagian dari kebijakan yang lebih luas. Pemerintah juga ingin melindungi pengguna muda dari interaksi dengan orang asing. Salah satu perhatian utama berkaitan dengan fitur direct message atau pesan langsung. Teo menggunakan istilah “stranger danger” ketika menjelaskan risiko tersebut.

Platform dapat membatasi kemampuan akun yang tidak dikenal untuk mengirim pesan kepada pengguna remaja. Pemerintah juga mempertimbangkan perlindungan berdasarkan usia untuk fitur lain. Dengan pendekatan ini, akun remaja tidak sekadar memiliki label usia berbeda, tetapi benar-benar memperoleh pengaturan yang berbeda dari akun orang dewasa.

Beberapa platform sebenarnya sudah menerapkan perlindungan semacam itu. Di Singapura, akun Instagram untuk pengguna usia 13 hingga 17 tahun menggunakan pengaturan Teen Accounts. Sistem mengatur akun sebagai privat secara otomatis. Hanya orang yang pengguna ikuti atau pernah terhubung dengannya yang dapat mengirim pesan langsung. Instagram juga mematikan notifikasi dari pukul 22.00 hingga 07.00 dan menampilkan pengingat setelah pengguna menghabiskan 60 menit dalam satu hari.

Namun, Singapura ingin mengembangkan standar yang tidak hanya bergantung pada keputusan sukarela masing-masing perusahaan. Pemerintah ingin menetapkan persyaratan yang harus platform penuhi jika mereka ingin tetap menyediakan layanan kepada pengguna remaja.

Saat ini, Code of Practice for Online Safety Singapura mencakup enam layanan media sosial yang pemerintah tetapkan, yakni Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, HardwareZone, dan X. Aturan mendatang dapat menambahkan kewajiban baru terhadap layanan tersebut setelah pemerintah menyelesaikan konsultasi.

Platform Bisa Kehilangan Pengguna di Bawah 18 Tahun

Singapura juga menyiapkan konsekuensi yang cukup besar bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar perlindungan remaja. Teo mengatakan pemerintah dapat menaikkan usia minimum menjadi 18 tahun untuk platform yang tidak mampu atau tidak bersedia menerapkan pengamanan yang pemerintah minta.

Pendekatan tersebut memberikan pilihan kepada perusahaan. Mereka dapat menyediakan sistem pemeriksaan usia dan fitur yang sesuai bagi remaja, atau kehilangan akses ke kelompok pengguna tersebut. Pemerintah ingin platform ikut bertanggung jawab terhadap desain dan fitur yang mereka tawarkan kepada pengguna muda.

Pada 5 Agustus, MDDI sudah menjelaskan pendekatan bertingkat tersebut kepada parlemen. Pemerintah berencana membatasi pengguna di bawah 13 tahun dari Designated Social Media Services. Untuk kelompok usia 13 hingga 17 tahun, perusahaan harus menyediakan konten, interaksi, dan fitur yang sesuai dengan usia. Jika platform gagal memenuhi standar, pemerintah dapat melarang mereka memberikan layanan kepada kelompok tersebut.

Pemerintah belum menjelaskan teknologi pemeriksaan usia yang harus setiap perusahaan gunakan. Menurut Teo, platform akan mengusulkan solusi masing-masing. Pemerintah kemudian akan menilai dan mengaudit sistem tersebut. Pendekatan ini memberi perusahaan ruang untuk memilih teknologi, tetapi pemerintah tetap menentukan apakah sistem itu cukup kuat.

Rencana tersebut menunjukkan bahwa Singapura tidak ingin hanya mengandalkan pernyataan usia yang pengguna masukkan ketika membuat akun. Sistem seperti itu mudah pengguna muda lewati dengan memasukkan tanggal lahir yang berbeda. Pemeriksaan usia yang lebih kuat menjadi fondasi karena platform harus mengetahui kelompok usia pengguna sebelum menerapkan perlindungan khusus.

Pemerintah Tidak Ingin Hanya Mengandalkan Larangan

Meski menyiapkan aturan baru, pemerintah Singapura tidak melihat larangan sebagai satu-satunya jawaban. Teo mengatakan pendekatan negara tersebut juga membutuhkan keterlibatan orang tua, sekolah, masyarakat, dan perusahaan teknologi. Tujuannya bukan sekadar mengurangi akses, tetapi membantu remaja membangun kebiasaan digital yang lebih sehat.

Singapura sudah mengambil beberapa langkah di lingkungan sekolah. MDDI menyebut Ministry of Education melarang penggunaan smartphone dan smartwatch selama jam sekolah, termasuk selama kegiatan kokurikuler, di sekolah dasar dan menengah. Pemerintah juga menyediakan panduan bagi orang tua untuk membantu anak mengembangkan kebiasaan digital yang sehat.

Pembahasan mengenai kesehatan mental ikut menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Kementerian Kesehatan Singapura membentuk panel ahli untuk mempelajari dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental anak muda. Panel itu menyerahkan laporan pada Juli 2026. Pemerintah mengatakan hasil dan rekomendasinya akan membantu upaya menciptakan pengalaman digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memperhatikan konten berbahaya. Mereka juga menilai pola penggunaan dan desain platform. Seseorang dapat mengakses konten yang tidak melanggar aturan, tetapi tetap menghabiskan waktu berjam-jam karena algoritma terus menawarkan materi baru. Inilah alasan fitur seperti infinite scroll dan autoplay ikut masuk dalam pembahasan.

Aturan Baru Ditargetkan Masuk Parlemen Awal 2027

Singapura belum menerapkan batas waktu media sosial remaja saat ini. Pemerintah masih melakukan konsultasi dengan masyarakat dan perusahaan teknologi. Karena itu, belum ada angka resmi mengenai jumlah menit atau jam yang nantinya dapat berlaku. Pernyataan pemerintah sejauh ini menempatkan batas harian sebagai salah satu opsi, bukan keputusan final.

Pemerintah menargetkan perubahan legislasi masuk pada awal 2027. Sebelum itu, MDDI akan terus membahas standar perlindungan dengan platform dan mendengarkan masukan dari orang tua serta anak muda. Hasil konsultasi akan menentukan kombinasi kebijakan yang akhirnya pemerintah pilih.

Jika Singapura melanjutkan rencana tersebut, perubahan tidak hanya menyentuh berapa lama remaja dapat menggunakan media sosial. Pemerintah dapat meminta platform membatasi pesan dari orang asing, mematikan autoplay, mengubah cara infinite scroll bekerja, menyesuaikan rekomendasi algoritma, dan menerapkan pemeriksaan usia yang lebih kuat.

Langkah itu menunjukkan perubahan cara pemerintah melihat keselamatan digital. Fokusnya tidak lagi hanya pada penghapusan konten berbahaya setelah konten muncul. Singapura juga ingin memengaruhi desain platform sejak awal agar pengguna muda menghadapi risiko yang lebih kecil.

Namun, bentuk akhir kebijakan masih menunggu keputusan pemerintah dan parlemen. Untuk sekarang, satu hal sudah jelas: Singapura ingin perusahaan media sosial mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengalaman pengguna remaja. Batas waktu harian media sosial dapat menjadi salah satu alatnya, tetapi pemerintah masih harus menentukan bagaimana sistem tersebut bekerja tanpa menghilangkan manfaat internet bagi anak muda.