Prabowo Turun Langsung Tinjau Karhutla Sumatera, Perintahkan Api Ditangani hingga Tuntas

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera. Kunjungan tersebut berlangsung pada Senin, 24 Agustus 2026, dengan Riau menjadi lokasi pertama yang dikunjungi. Pemerintah meningkatkan perhatian terhadap kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera setelah musim kering meningkatkan risiko munculnya titik panas. Setelah dari Riau, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Selatan untuk memimpin evaluasi penanganan karhutla. Presiden meminta seluruh unsur pemerintah bergerak cepat agar kebakaran tidak semakin meluas. Selain pemadaman, Prabowo menekankan pentingnya pencegahan sejak titik panas pertama kali terdeteksi.

Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan penanganan lintas lembaga. TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, pemerintah daerah, hingga masyarakat ikut terlibat dalam operasi. Pemerintah juga mengandalkan pemantauan udara dan operasi pemadaman untuk mengendalikan api. Namun, Prabowo meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman. Pencegahan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga harus berjalan bersamaan.

Prabowo Awali Peninjauan Karhutla dari Riau

Prabowo memulai kunjungannya dari Provinsi Riau. Presiden tiba di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, lalu memimpin rapat evaluasi di Posko Aju Provinsi Riau. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau M. Edy Afrizal menjelaskan bahwa kondisi karhutla tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena El Nino yang kuat menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kebakaran.

Data pemerintah daerah menunjukkan luas lahan yang terbakar di Riau sejak Januari hingga 23 Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare. Pada periode yang sama, petugas mendeteksi 10.514 titik panas. Sebanyak 521 titik kemudian terkonfirmasi menjadi titik api. Meski angka tersebut cukup besar, operasi pemadaman berhasil menangani sebagian besar wilayah terdampak. Pemerintah menyebut sekitar 15.000 hektare telah berhasil ditangani dan area yang masih membutuhkan penanganan tersisa sekitar 900 hektare.

Prabowo mengapresiasi kerja aparat dan petugas lapangan yang berhasil menekan luas wilayah kebakaran. Namun, Presiden meminta semua pihak tetap waspada. TNI dan Polri juga mendapat instruksi untuk mengerahkan kekuatan jika petugas membutuhkan tambahan bantuan. Pemerintah ingin memastikan seluruh titik api dapat dikendalikan sehingga kebakaran tidak kembali meluas.

Hotspot Harus Ditangani Sebelum Menjadi Titik Api

Salah satu instruksi utama Prabowo adalah memperkuat tindakan dini. Presiden meminta petugas tidak menunggu sebuah hotspot berkembang menjadi titik api besar. Begitu sistem mendeteksi titik panas, petugas harus segera bergerak menuju lokasi dan melakukan tindakan pencegahan. Strategi tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko kebakaran meluas ke wilayah lain.

Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan sumur bor di lokasi yang rawan kebakaran. Sumber air yang lebih dekat dapat membantu petugas melakukan pemadaman ketika muncul titik panas. Langkah ini penting terutama untuk wilayah yang sulit mendapatkan pasokan air saat musim kering. Dengan sumber air yang tersedia, respons terhadap kebakaran dapat berlangsung lebih cepat.

Strategi pencegahan menjadi penting karena pemadaman karhutla memiliki tantangan besar. Api dapat menyebar dengan cepat ketika kondisi lahan sangat kering. Kebakaran di lahan gambut bahkan dapat bertahan di bawah permukaan sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menghentikan kebakaran sejak tahap awal daripada menunggu api berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Dari Riau, Prabowo Lanjut ke Sumatera Selatan

Setelah memimpin rapat di Riau, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan. Presiden kemudian memimpin rapat bersama jajaran terkait di Posko Utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan. Pemerintah daerah melaporkan peningkatan jumlah hotspot selama Agustus 2026.

Hingga 23 Agustus 2026, Sumatera Selatan mencatat 12.956 titik panas. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yaitu 2.435 titik. Musi Banyuasin berada di posisi berikutnya dengan 2.139 titik, sedangkan Muara Enim mencatat 1.909 titik. Peningkatan paling besar terjadi pada Agustus. Jumlah hotspot pada Juli tercatat 2.096 titik, sedangkan pada 1–23 Agustus jumlahnya mencapai 8.044 titik.

Luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan mencapai sekitar 1.926 hektare hingga 23 Agustus 2026. Pemerintah daerah juga mencatat 1.723 kejadian karhutla dalam periode tersebut. Untuk menghadapi kondisi itu, sebanyak 11.567 personel ikut terlibat dalam penanganan. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Polhut, Satpol PP, kelompok masyarakat, serta unsur perusahaan.

Ribuan Personel Dikerahkan Tangani Karhutla

Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi banyak pihak karena wilayah terdampak dapat berada jauh dari permukiman. Petugas menjalankan patroli darat dan udara untuk menemukan titik api. Selain itu, pemerintah menggunakan sistem pemantauan hotspot untuk mengetahui wilayah yang mempunyai risiko kebakaran tinggi.

Operasi udara juga menjadi bagian penting dalam penanganan. Pemerintah menambah armada water bombing untuk membantu pemadaman dari udara. Cara tersebut sangat berguna ketika api berada di lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Pada saat yang sama, pemerintah menambah personel dari TNI, Polri, dan Manggala Agni untuk memperkuat operasi di lapangan.

Fasilitas kesehatan juga perlu bersiap menghadapi dampak asap. Karhutla tidak hanya merusak hutan dan lahan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara. Asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Karena itu, pemerintah menyiagakan layanan kesehatan di wilayah terdampak.

Prabowo Minta Masyarakat Tidak Membakar Lahan

Selain mengandalkan operasi pemadaman, pemerintah ingin mengubah pola pembukaan lahan yang menggunakan api. Prabowo meminta aparat memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat desa. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa pembakaran lahan dapat memicu kebakaran besar dan memberikan dampak luas.

Prabowo juga menawarkan pendekatan lain bagi masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan. Warga dapat melapor kepada kepala desa, camat, atau bupati untuk mendapatkan bantuan. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri dapat membantu proses tersebut secara terorganisasi. Kelompok tani dan koperasi juga dapat ikut terlibat dalam skema tersebut.

Pendekatan ini bertujuan mencegah masyarakat menggunakan pembakaran sebagai cara paling mudah untuk membersihkan lahan. Pemerintah ingin menyediakan alternatif yang tetap memungkinkan masyarakat mengelola lahan tanpa meningkatkan risiko karhutla. Dukungan pembiayaan melalui skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dapat menjadi bagian dari solusi.

Korporasi Terlibat Pembakaran Terancam Kehilangan Izin

Penegakan hukum menjadi bagian lain yang mendapat perhatian Prabowo. Presiden meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan. Pemerintah tidak ingin perusahaan menggunakan pembakaran sebagai cara murah untuk membersihkan area konsesi.

Prabowo bahkan menegaskan pemerintah dapat mengambil tindakan keras apabila menemukan bukti keterlibatan perusahaan. Salah satu sanksi yang disebut adalah pencabutan izin korporasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan konsekuensi bagi pihak yang sengaja menyebabkan kebakaran.

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam pencegahan karhutla. Pemadaman memang dapat menghentikan api yang sedang menyebar, tetapi tindakan tersebut tidak menyelesaikan penyebab kebakaran. Jika pembakaran disengaja terus terjadi, pemerintah akan menghadapi masalah yang sama setiap musim kering. Karena itu, pencegahan dan penegakan hukum perlu berjalan bersama.

Karhutla Bukan Hanya Persoalan Lingkungan

Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti pada kerusakan ekosistem. Karhutla juga dapat memengaruhi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat. Ketika asap menjadi tebal, kualitas udara dapat menurun dalam waktu singkat. Masyarakat kemudian harus membatasi aktivitas di luar ruangan.

Sektor transportasi juga dapat menghadapi gangguan karena jarak pandang menurun. Penerbangan dan perjalanan darat berpotensi terganggu ketika kabut asap semakin tebal. Di sisi lain, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk pemadaman, operasi udara, layanan kesehatan, dan pemulihan wilayah.

Karena itu, biaya pencegahan sering kali jauh lebih kecil dibandingkan dampak yang muncul setelah kebakaran meluas. Sistem deteksi dini, patroli, penyediaan sumber air, dan edukasi masyarakat dapat menjadi investasi penting. Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan menjaga wilayah konsesinya agar tidak menjadi sumber kebakaran.

Pencegahan Menjadi Ujian Setelah Api Padam

Kunjungan Prabowo ke Sumatera memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kondisi karhutla pada 2026. Namun, keberhasilan penanganan tidak cukup dinilai dari jumlah api yang berhasil dipadamkan. Tantangan berikutnya adalah mencegah kebakaran serupa kembali terjadi.

Pemerintah membutuhkan sistem pemantauan yang bekerja sepanjang tahun. Daerah rawan harus mendapatkan perhatian sebelum musim kering mencapai puncaknya. Pemerintah daerah juga perlu memiliki personel, peralatan, dan sumber air yang cukup untuk merespons titik panas dengan cepat.

Masyarakat mempunyai peran yang sama pentingnya. Edukasi mengenai risiko pembakaran lahan perlu berlangsung secara konsisten. Pada saat yang sama, pemerintah harus memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan metode pembukaan lahan dengan biaya terjangkau.

Prabowo Minta Penanganan Berjalan hingga Tuntas

Peninjauan langsung Presiden Prabowo Subianto ke Riau dan Sumatera Selatan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla di Sumatera. Pemerintah mengerahkan ribuan personel, memperkuat operasi darat dan udara, serta meningkatkan pemantauan hotspot. Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa strategi pemerintah tidak boleh berhenti pada pemadaman.

Tindakan dini menjadi salah satu kunci utama. Setiap hotspot harus segera mendapatkan perhatian sebelum berubah menjadi titik api. Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat dan menyediakan alternatif pembukaan lahan tanpa pembakaran. Sementara itu, aparat harus bertindak tegas jika menemukan unsur kesengajaan, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi.

Karhutla merupakan masalah yang berulang dan membutuhkan strategi jangka panjang. Pemadaman dapat menyelesaikan kondisi darurat, tetapi pencegahan menentukan apakah kebakaran besar akan kembali terjadi pada musim berikutnya. Kunjungan Prabowo ke Sumatera kini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa penanganan karhutla tidak hanya kuat ketika api sudah membesar. Sistem pencegahan harus bekerja jauh sebelum asap kembali menyelimuti wilayah Indonesia.