Serius Perangi Korupsi, China Siapkan Hukum Baru untuk Buru Koruptor hingga Luar Negeri

China buru koruptor di luar negeri melalui langkah hukum baru yang sedang pemerintah persiapkan untuk memperkuat kampanye antikorupsi. Para legislator China mulai membahas rancangan undang-undang khusus mengenai korupsi lintas negara pada 25 Agustus 2026. Aturan tersebut akan memperkuat dasar hukum bagi Beijing untuk mengejar buronan kasus korupsi, membawa mereka kembali ke China, memulihkan aset ilegal, serta menangani perkara yang melibatkan yurisdiksi negara lain. Langkah ini memperluas strategi antikorupsi yang Presiden Xi Jinping jalankan sejak 2012. Selama lebih dari satu dekade, pemerintah China telah menyelidiki banyak pejabat dari berbagai tingkatan. Beijing juga menjalankan Operation Sky Net untuk mengejar orang yang melarikan diri ke luar negeri. Kini China ingin memberikan fondasi hukum yang lebih sistematis bagi operasi lintas negara tersebut. Namun, rancangan ini belum menjadi undang-undang dan masih harus melewati proses legislasi sebelum berlaku.

China Buru Koruptor di Luar Negeri lewat Rancangan Hukum Baru

Standing Committee of the National People’s Congress atau Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mulai meninjau rancangan undang-undang antikorupsi lintas negara dalam sidang yang berlangsung pada akhir Agustus. National Commission of Supervision mengajukan rancangan tersebut kepada lembaga legislatif tertinggi China. Beijing ingin menutup celah hukum sekaligus menyatukan berbagai mekanisme yang selama ini pemerintah gunakan untuk menangani korupsi lintas negara.

Rancangan itu memuat enam bab dan 47 pasal. Isinya mengatur prinsip dasar, ruang lingkup, mekanisme operasional, pembagian tanggung jawab antarlembaga, penanganan perkara, serta kerja sama internasional. Rancangan tersebut juga mengatur kewajiban perusahaan terkait integritas dan kepatuhan ketika menjalankan bisnis lintas negara.

Pemerintah China melihat aturan baru tersebut sebagai bagian penting dalam membangun kerangka hukum yang lebih lengkap untuk perkara yang memiliki unsur luar negeri. Beijing menghadapi sejumlah hambatan ketika tersangka, bukti, rekening, atau aset hasil korupsi berada di negara lain.

Kondisi itu membuat proses penyelidikan jauh lebih rumit dibanding perkara domestik. Aparat tidak selalu dapat menggunakan kewenangan nasional secara langsung ketika bukti dan orang yang mereka cari berada di yurisdiksi negara lain. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah asing menjadi salah satu unsur penting dalam rancangan tersebut.

China juga ingin memperkuat kemampuan aparat dalam menemukan aset ilegal di luar negeri. Jika seorang pejabat memindahkan hasil korupsi ke negara lain sebelum melarikan diri, pemerintah tidak hanya ingin membawa orang tersebut kembali. Beijing juga ingin memperoleh kembali uang dan aset yang berkaitan dengan perkara.

Xi Jinping Jalankan Kampanye Antikorupsi Sejak 2012

Rencana tersebut melanjutkan kampanye besar yang berjalan sejak Xi Jinping mengambil alih kepemimpinan China pada 2012. Xi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Kampanye itu menyasar pejabat dari berbagai tingkatan, termasuk pejabat senior partai, pemerintahan, perusahaan negara, dan militer.

Kampanye Xi sering memakai gambaran memberantas “harimau dan lalat”. Harimau merujuk pada pejabat berpangkat tinggi, sedangkan lalat menggambarkan pejabat di tingkat lebih rendah. Pendekatan tersebut mengirim pesan bahwa posisi tinggi tidak otomatis melindungi seseorang dari pemeriksaan antikorupsi.

Perkembangan terbaru di tubuh militer kembali memperlihatkan luasnya kampanye tersebut. Pada 28 Agustus 2026, China mencopot dua jenderal senior, Zhang Youxia dan Liu Zhenli, dari Central Military Commission negara setelah mereka menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius. Zhang sebelumnya menjabat wakil ketua komisi, sedangkan Liu merupakan anggota komisi sekaligus kepala Joint Staff Department.

Namun, rancangan hukum terbaru membawa fokus yang berbeda. Pemerintah tidak hanya ingin memperkuat pengawasan terhadap pejabat yang masih berada di China. Beijing juga ingin meningkatkan kemampuan hukum untuk menghadapi orang yang meninggalkan negara tersebut.

Dengan demikian, melarikan diri ke luar negeri tidak serta-merta menghentikan pengejaran. China ingin memiliki perangkat yang lebih jelas untuk meminta bantuan negara lain, mencari aset, mengumpulkan bukti, dan membawa tersangka kembali melalui mekanisme yang tersedia.

Operation Sky Net Sudah Membawa Pulang Ribuan Buronan

Upaya China buru koruptor di luar negeri sebenarnya bukan kebijakan baru. Pemerintah telah menjalankan Operation Sky Net sejak 2015. Operasi tersebut menjadi salah satu instrumen utama Beijing untuk mencari orang yang menghadapi tuduhan korupsi dan melarikan diri ke negara lain.

Data resmi yang dikutip Reuters menunjukkan China telah membawa kembali lebih dari 3.000 mantan pejabat Partai Komunis dan pemerintah dari sekitar 120 negara sejak Operation Sky Net berjalan pada 2015. Pemerintah China juga melaporkan pemulihan aset ilegal senilai sekitar US$10 miliar selama periode tersebut.

Angka itu menunjukkan bahwa pengejaran lintas negara sudah menjadi bagian penting dari kampanye antikorupsi China. Bahkan sebelum rancangan terbaru muncul, hukum China telah memberi National Commission of Supervision peran dalam mengoordinasikan pengejaran buronan dan pemulihan hasil kejahatan melalui kerja sama internasional.

Pada 2025 saja, China membawa kembali 963 buronan korupsi, menurut laporan lembaga antikorupsi tertinggi negara tersebut. Angka itu kemudian menjadi salah satu latar belakang bagi Beijing untuk memperkuat sistem hukum yang mengatur aktivitas lintas negara.

China juga memiliki daftar 100 buronan korupsi paling dicari yang berkaitan dengan Red Notice Interpol. Menurut Reuters, 62 orang dalam daftar tersebut sudah kembali ke China. Banyak orang dalam daftar itu sebelumnya diyakini berada di Amerika Serikat dan Kanada.

Dengan rancangan hukum baru, Beijing ingin mengubah pengalaman selama satu dekade tersebut menjadi sistem yang lebih terstruktur. Pemerintah berharap aturan khusus dapat mengurangi hambatan ketika aparat harus mencari bukti, mengejar tersangka, atau memulihkan aset di luar wilayah China.

Beijing Ingin Kejar Orang Sekaligus Uang Hasil Korupsi

Pengejaran terhadap tersangka hanya menjadi satu bagian dari strategi China. Rancangan tersebut juga menempatkan pemulihan aset sebagai bagian penting. Pemerintah ingin memastikan seseorang tidak dapat menikmati hasil korupsi hanya dengan memindahkan uang atau kekayaan ke luar negeri.

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika dana bergerak melalui rekening, perusahaan, investasi, atau aset yang berada di yurisdiksi berbeda. Aparat China membutuhkan bantuan otoritas negara lain untuk membekukan atau mengembalikan aset tertentu. Kerja sama hukum internasional kemudian menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penyelidikan.

Undang-undang pengawasan China sebenarnya sudah memberikan dasar untuk beberapa langkah tersebut. National Commission of Supervision dapat mengoordinasikan permintaan kepada negara tempat aset berada untuk mencari, membekukan, menyita, memulihkan, atau mengembalikan hasil kejahatan sesuai mekanisme kerja sama lintas negara.

Rancangan terbaru ingin membuat kerangka tersebut lebih komprehensif. Pemerintah juga ingin mengatasi kesulitan dalam mendeteksi korupsi lintas negara, mengumpulkan bukti, mengembalikan aset ilegal, dan menangani perkara yang melibatkan pelanggaran di luar negeri.

Selain pejabat, rancangan tersebut menyentuh dunia usaha. China memiliki kepentingan ekonomi yang semakin besar di luar negeri. Data resmi menunjukkan investor China telah mendirikan lebih dari 50.000 perusahaan di 190 negara dan wilayah hingga akhir 2025. China juga telah menandatangani dokumen kerja sama Belt and Road dengan lebih dari 150 negara.

Karena itu, Beijing ingin perusahaan China yang beroperasi di luar negeri mematuhi standar integritas dan aturan yang berlaku. Rancangan baru menetapkan kewajiban kepatuhan bagi perusahaan dan menyediakan konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran.

Pengejaran Lintas Negara China Juga Memicu Kritik

Ambisi Beijing untuk memperkuat pengejaran internasional tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah pemerintah dan organisasi internasional sebelumnya mempertanyakan metode yang China gunakan untuk membawa pulang beberapa orang dari luar negeri.

Reuters mencatat kritik internasional terhadap sejumlah praktik pemulangan buronan China. Para pengkritik menuduh aparat atau pihak yang terkait dengan pemerintah menggunakan pengawasan tanpa izin dan tekanan terhadap target di luar mekanisme ekstradisi formal.

Persoalan tersebut membuat landasan hukum dan kerja sama resmi menjadi semakin penting. China tidak dapat menjalankan kewenangan penegakan hukum di negara lain dengan cara yang sama seperti di wilayahnya sendiri. Negara tempat seorang tersangka berada memiliki hukum, pengadilan, serta prosedur masing-masing.

Perjanjian ekstradisi juga tidak mencakup seluruh negara. Hubungan diplomatik, standar pembuktian, status hukum tersangka, serta perlindungan hak individu dapat memengaruhi apakah suatu negara bersedia menyerahkan seseorang kepada China.

Karena itu, keberadaan undang-undang domestik baru tidak otomatis membuat Beijing bebas menangkap seseorang di wilayah negara lain. China tetap membutuhkan mekanisme kerja sama internasional dan harus berhadapan dengan hukum negara tempat tersangka atau aset berada.

Hal tersebut penting ketika membahas istilah “memburu koruptor lintas negara”. Rancangan baru memang bertujuan memperkuat kemampuan China mengejar buronan dan aset di luar negeri, tetapi pelaksanaannya tetap berhadapan dengan batas yurisdiksi serta aturan internasional.

Hukum Baru Bisa Memperluas Era Antikorupsi Xi Jinping

Rancangan antikorupsi lintas negara masih berada pada tahap awal proses legislasi. Para legislator baru melakukan pembacaan pertama pada akhir Agustus. Rancangan undang-undang di China umumnya melewati tiga kali pembacaan sebelum lembaga legislatif mengadakan pemungutan suara. Reuters memperkirakan proses tersebut setidaknya membutuhkan beberapa bulan.

Karena itu, belum tepat menyebut China sudah memberlakukan undang-undang baru tersebut. Namun, arah kebijakannya sudah terlihat. Pemerintah ingin memperluas perangkat hukum yang menopang kampanye antikorupsi ke ranah lintas negara.

Jika rancangan tersebut akhirnya menjadi undang-undang, aparat China akan memiliki kerangka yang lebih khusus untuk menangani buronan, aset ilegal, bukti dari luar negeri, serta kerja sama dengan pemerintah lain. Perusahaan China yang beroperasi secara internasional juga akan menghadapi kewajiban kepatuhan yang lebih jelas.

Bagi Xi Jinping, langkah tersebut memperpanjang salah satu kebijakan yang paling menonjol selama masa kepemimpinannya. Kampanye yang awalnya banyak berfokus pada pejabat dan institusi di dalam negeri kini semakin memberi perhatian pada orang, uang, dan aktivitas yang bergerak melewati perbatasan.

Lebih dari 3.000 mantan pejabat telah kembali ke China sejak Operation Sky Net dimulai. Pemerintah juga mengklaim berhasil memulihkan sekitar US$10 miliar aset ilegal. Kini Beijing ingin memperkuat hasil tersebut dengan dasar hukum yang lebih sistematis.

Pesannya cukup jelas: China buru koruptor di luar negeri bukan hanya melalui operasi penegakan hukum yang sudah berjalan, tetapi juga melalui pembentukan kerangka hukum baru. Jika rancangan ini lolos, batas negara akan menjadi hambatan yang semakin ingin Beijing atasi dalam kampanye antikorupsi era Xi Jinping.