Demo 27 Agustus di DPR Desak RUU Perampasan Aset, Pemerintah Janji Tuntas 2026
Jakarta — Kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, menjadi pusat perhatian pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan untuk membawa berbagai tuntutan kepada DPR dan pemerintah. Salah satu isu yang paling menonjol adalah desakan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Massa menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Menariknya, aksi berlangsung ketika DPR juga menjadwalkan laporan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna. Pemerintah bahkan menyatakan siap membahas rancangan tersebut dan menargetkan penyelesaiannya paling lambat akhir Desember 2026.
Aksi 27 Agustus tidak hanya membawa persoalan korupsi. Kelompok yang turun ke DPR memiliki agenda berbeda. Tuntutan mencakup harga kebutuhan pokok, kesejahteraan buruh, pendidikan, kesehatan, perlindungan pekerja, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah. Namun, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian besar. Desakan tersebut kembali menghidupkan perdebatan mengenai perjalanan panjang rancangan undang-undang yang selama bertahun-tahun belum berhasil menjadi aturan resmi.
Massa Mulai Berkumpul di Depan DPR Sejak Pagi
Massa mulai terlihat di depan Gedung DPR RI sejak Kamis pagi. Salah satu kelompok yang hadir adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mengenai pemberantasan korupsi. Berdasarkan pantauan sekitar pukul 08.42 WIB, peserta aksi mulai berkumpul di depan pintu gerbang DPR. Sejumlah spanduk dan atribut aksi juga terlihat di sekitar lokasi.
AMPB membawa dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, kelompok tersebut mendorong penerapan hukuman mati terhadap koruptor sesuai kerangka hukum yang berlaku. AMPB sebelumnya menegaskan bahwa aksi mereka bertujuan menyampaikan aspirasi secara damai.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok juga membantah adanya agenda untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, gerakan tersebut berfokus pada pemberantasan korupsi. Kelompok itu datang ke DPR untuk memberikan masukan kepada wakil rakyat agar mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.
Bukan Hanya AMPB yang Turun ke DPR
Aksi 27 Agustus melibatkan sejumlah kelompok dengan agenda yang tidak sepenuhnya sama. Selain AMPB, beberapa laporan menyebut Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) sebagai kelompok yang berencana menyampaikan aspirasi.
GERAM membawa tuntutan yang jauh lebih luas. Aliansi tersebut terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Isu yang mereka bawa mencakup kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja, penanganan bencana, hingga pemberantasan korupsi. Mereka juga mendorong penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi agar negara dapat memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.
AMDB turut membawa isu pemberantasan korupsi serta persoalan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, RMP4 memiliki agenda berbeda karena menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintahan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa demo 27 Agustus bukan satu gerakan dengan satu agenda tunggal.
RUU Perampasan Aset Kembali Jadi Sorotan
Di antara banyak tuntutan yang muncul, RUU Perampasan Aset kembali mendapatkan perhatian besar. Rancangan ini bertujuan menyediakan kerangka hukum untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme yang diatur undang-undang.
Persoalan aset menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Hukuman penjara terhadap pelaku tidak selalu otomatis mengembalikan seluruh keuntungan dari tindak kejahatan kepada negara. Karena itu, penelusuran dan pemulihan aset memiliki posisi penting dalam penegakan hukum.
RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat mekanisme tersebut. Namun, pembahasannya juga membutuhkan kehati-hatian. Negara perlu memastikan proses perampasan memiliki dasar hukum yang jelas. Perlindungan terhadap hak pihak yang memperoleh aset secara sah juga harus tersedia.
Dengan demikian, tantangannya bukan hanya mengesahkan RUU dengan cepat. DPR dan pemerintah juga harus menghasilkan aturan yang kuat sekaligus menjaga prinsip kepastian hukum.
DPR Laporkan Perkembangan RUU pada Hari yang Sama
Ada satu hal yang membuat aksi 27 Agustus semakin menarik. Pada hari yang sama dengan demonstrasi, DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Salah satu agenda rapat tersebut adalah penyampaian laporan Komisi III DPR mengenai perkembangan RUU Perampasan Aset.
Momentum tersebut membuat tekanan publik dan proses politik di parlemen bertemu pada hari yang sama. Massa menyampaikan tuntutan dari luar kompleks parlemen. Sementara itu, anggota DPR membahas perkembangan rancangan tersebut melalui mekanisme resmi di dalam gedung.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan perkembangan pembahasan kepada rapat paripurna. Komisi III juga telah menyatakan bahwa DPR tidak menolak pembahasan RUU Perampasan Aset.
Perkembangan ini penting karena masyarakat telah menunggu regulasi tersebut cukup lama. Namun, laporan perkembangan belum berarti RUU langsung disahkan. Masih terdapat proses legislasi yang harus dilewati sebelum rancangan berubah menjadi undang-undang.
Pemerintah Mengaku Sudah Siap Membahas
Menjelang demonstrasi, pemerintah memberikan respons terhadap tuntutan percepatan RUU Perampasan Aset. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah telah siap membahas rancangan tersebut.
Menurut Yusril, pemerintah tinggal menunggu DPR menyelesaikan proses penyusunan RUU sebagai usul inisiatif. Setelah DPR menyerahkannya kepada pemerintah, Presiden Prabowo dapat menugaskan para menteri terkait untuk memulai pembahasan bersama DPR.
Yusril juga menyebut Presiden telah memberikan arahan kepada menteri terkait agar penyelesaian RUU Perampasan Aset segera dilakukan. Pemerintah mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, termasuk aksi yang berlangsung pada 27 Agustus.
Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah dan DPR memiliki keinginan untuk mempercepat proses legislasi. Namun, publik tetap akan melihat sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan melalui pembahasan nyata.
Target Selesai Paling Lambat Desember 2026
Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat selesai paling lambat akhir Desember 2026. Target tersebut membuat beberapa bulan ke depan menjadi periode penting bagi perjalanan rancangan ini.
Prosesnya tidak sederhana. DPR harus menyelesaikan naskah sebagai RUU inisiatif sebelum memasuki pembahasan bersama pemerintah. Setelah itu, berbagai substansi harus mendapatkan kesepakatan. Masukan dari akademisi, praktisi hukum, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil juga penting untuk dipertimbangkan.
Kecepatan pembahasan memang menjadi tuntutan publik. Namun, kualitas regulasi tetap harus mendapat perhatian. Aturan mengenai perampasan aset berhubungan langsung dengan hak kepemilikan seseorang. Karena itu, undang-undang perlu memiliki mekanisme pembuktian dan pengawasan yang kuat.
RUU tersebut juga perlu membedakan aset yang berasal dari kejahatan dengan aset yang diperoleh secara sah. Mekanisme keberatan dan perlindungan pihak ketiga harus tersedia agar penegakan hukum tidak menciptakan persoalan baru.
Mengapa RUU Perampasan Aset Dianggap Penting?
Korupsi merupakan kejahatan yang sering memiliki motif ekonomi. Pelaku dapat memperoleh uang, properti, perusahaan, kendaraan, atau berbagai aset lain dari tindak pidana. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada hukuman badan.
Negara juga perlu mengejar keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Prinsip sederhananya adalah kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan finansial. Jika pelaku menjalani hukuman tetapi masih dapat menikmati aset hasil kejahatan, efek pemberantasan korupsi menjadi tidak maksimal.
Pemulihan aset kemudian menjadi bagian penting dari strategi antikorupsi. Uang yang berhasil kembali ke negara dapat digunakan untuk kepentingan publik sesuai mekanisme anggaran. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tuntutan mengenai perampasan aset terus muncul dalam berbagai gerakan masyarakat.
Meski demikian, efektivitas undang-undang nantinya tetap bergantung pada pelaksanaan. Aparat membutuhkan kemampuan untuk menelusuri aliran uang dan kepemilikan aset. Kerja sama antarlembaga juga harus berjalan efektif, terutama ketika aset berada di luar negeri atau menggunakan struktur kepemilikan yang kompleks.
Perlindungan Hak Tetap Harus Menjadi Perhatian
Dorongan untuk mempercepat RUU Perampasan Aset tidak boleh mengabaikan prinsip hukum. Perampasan aset merupakan tindakan negara terhadap hak kepemilikan. Karena itu, mekanismenya harus memiliki batas yang jelas.
Pemerintah dan DPR perlu memastikan adanya proses hukum yang transparan. Seseorang yang merasa memiliki hak sah atas aset harus mempunyai kesempatan untuk membuktikannya. Pengadilan juga memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga.
Aspek tersebut menjadi penting karena sebuah aset dapat melibatkan lebih dari satu pihak. Misalnya, properti yang terkait dengan perkara pidana mungkin mempunyai kreditur atau pemilik bersama. Ada pula kemungkinan pihak ketiga membeli aset tanpa mengetahui hubungan aset tersebut dengan tindak kejahatan.
Aturan yang rinci dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan. Dengan begitu, RUU Perampasan Aset dapat memperkuat pemberantasan korupsi tanpa mengurangi prinsip negara hukum.
Polisi Siapkan Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Aksi di kawasan DPR juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat Jakarta. Polda Metro Jaya menyiapkan personel untuk menjaga keamanan selama demonstrasi. Polisi menyatakan pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai perkembangan jumlah massa dan kondisi jalan.
Sejumlah ruas di sekitar kompleks parlemen berpotensi mengalami kepadatan. Kawasan tersebut mencakup Jalan Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, Palmerah Timur, Gelora, Asia Afrika, Tentara Pelajar, hingga Semanggi.
Aparat juga melakukan patroli kewilayahan dan pemantauan untuk mencegah provokasi. Polisi berharap masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara tertib tanpa mengganggu aktivitas publik secara luas.
Sementara itu, AMPB telah menyampaikan komitmen untuk menjaga aksi tetap damai. Kelompok tersebut menegaskan fokus utama mereka adalah menyampaikan tuntutan kepada DPR mengenai pemberantasan korupsi.
Demo 27 Agustus Menjadi Tekanan Baru bagi DPR
Aksi 27 Agustus 2026 di DPR kembali menempatkan RUU Perampasan Aset dalam sorotan publik. Tuntutan untuk mempercepat pengesahan datang ketika proses legislasi mulai menunjukkan perkembangan. DPR menjadwalkan laporan mengenai RUU tersebut dalam rapat paripurna, sedangkan pemerintah menyatakan siap memasuki pembahasan bersama.
Target penyelesaian paling lambat Desember 2026 memberikan batas waktu yang kini dapat diawasi masyarakat. Jika target tersebut tercapai, Indonesia berpeluang mendapatkan instrumen hukum baru untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana.
Namun, kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. DPR dan pemerintah perlu memastikan substansi RUU mampu memperkuat pemberantasan korupsi tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Perlindungan terhadap aset yang diperoleh secara sah juga harus tetap terjamin.
Demo 27 Agustus pada akhirnya membawa banyak tuntutan dengan kepentingan yang berbeda. Meski begitu, kemunculan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu isu utama menunjukkan kuatnya perhatian publik terhadap pemberantasan korupsi. Kini, perhatian beralih kepada DPR dan pemerintah. Publik akan melihat apakah komitmen menyelesaikan RUU tersebut pada akhir 2026 benar-benar terwujud atau kembali menjadi target yang harus menunggu lebih lama.